1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon Pra pradilan Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri koto baru berwenang memeriksa dan memutus permohonan aquo;
3. Menyatakan penangkapan atas diri pemohon oleh termohon I sebagaimanadari surat perintah penangkapan ; SP Kap/19/VIII/2022/reskrim tertanggal 3Agustus 2022; dan seterusnya surat perintah penahanan atas diri pemohon dengan Sp.Han/18/VIII/2022/reskrim tanggal 4agustus 2022 adalah tidak sah dan/ batal demi hukum berikut proses hukum selanjutnya;
4. Menyatakan surat perintah penahanan oleh Termohon II atas diri pemohon dengan nomor : Print- 712/L.3.25/Eoh.2/09/2022tanggal 28september 2022 adalah tidak sah dan/ batal demi hukum;
5. Memerintahkan termohon I dan termohon II segera untuk membebaskan atau melepaskan diri pemohon dari tahanan;
6. Menghukum termohon untuk mengeluarkan (SKPP) surat ketetapan  penghentian penuntutan atas prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum  bagi pemohon;
7. Menghukum termohon untuk membayar biaya dalam permohonan aquo

Atau

apabila Ketua Pengadilan Cq Majelis hakim pemeriksa permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang se adil –adilnya (Ex aquo et Bono).