DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Datuak Rajo Intan Suku Tanjung Keturunan Niek Tanjuang Pangka Titih;
3. Menyatakan Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Tergugat III atas objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan kaum Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02021/Nagari Alahan Panjang, Surat Ukur Nomor : 01438/Nagari Alahan Panjang/2016 tanggal 20-12-2016 atas nama Syahniar (Tergugat I) sebagai pemegang haknya tanpa seizin dan sepengetahuan kaum Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menyewakan objek perkara kepada Turut Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan kaum Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang menyewa sebagian objek perkara kepada Tergugat II untuk bercocok tanam tanpa seizin dan sepengetahuan kaum Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02021/Nagari Alahan Panjang, Surat Ukur Nomor : 01438/Nagari Alahan Panjang/2016 tanggal 20-12-2016 atas nama Syahniar (Tergugat I) lumpuh dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara;
11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).